greenideasblog.com – Di Indonesia, tidak hanya artis-artisnya saja yang pernah mengundang polemik di masyarakat. Melainkan juga dari pernyataan pejabat pemerintahan yang berhasil menuai kontroversi dan menjadi perbincangan hangat publik. Padahal, setiap pejabat pemerintahan telah diingatkan oleh Presiden Joko Widodo untuk selalu berhati-hati dalam berucap.
Karena saat muncul suatu pernyataan ambigu dari para pejabat ini, masyarakat Indonesia menjadi gaduh dan tidak sedikit yang mempermasalahkannya. Tetapi saat ini kenyataannya malah banyak pejabat pemerintah yang sering memberikan pernyataan kontroversi. Mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga para Menteri dalam kabinet kerja Presiden Joko Widodo.
Beberapa Pernyataan Kontroversi Pejabat Pemerintah Indonesia
Sepertinya masih banyak pejabat publik yang belum dapat mengontrol ucapannya di depan publik. Terbukti dengan tidak sedikitnya Menteri kabinet maupun anggota DPR yang menjadi langganan pernyataan kontroversi hingga sekarang. Padahal seharusnya mereka tahu akan ada akibat yang timbul di tengah-tengah masyarakat apabila tidak berhati-hati dalam memilih kalimat pernyataannya.
Kontroversi yang dituai pejabat publik tentu saja menghambat target pembangunan yang ingin diwujudkan negeri. Dimana situasi yang tidak produktif tersebut dapat membuat target lapangan kerja, pengangguran dan pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.
Tentunya dukungan masyarakat akan pertumbuhan yang telah direncanakan negara sangat berpengaruh. Dan sudah seharusnya peran pejabat pemerintahan disini adalah memberikan dukungan lewat pernyataan-pernyataan positif, bukan pernyataan yang menuai kontroversi saja.
Berikut terangkum beberapa pernyataan pejabat pemerintah Indonesia yang beberapa waktu lalu membuat gaduh publik.
Ketua DPR RI 2019-2024: Masyarakat Sumatera Barat yang Tidak Pancasila
Beberapa waktu lalu, publik tengah menyorot polemik antara Ketua DPR RI periode 2019 – 2024 dengan masyarakat Sumatera Barat. Dimana saat itu masyarakat Minangkabau dibuat tersinggung oleh pernyataan Ketua DPR RI tentang masyarakat Sumbar yang tidak Pancasila.
“Semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila,” inilah pernyataan yang diucapkan oleh Ketua DPR RI sekaligus Ketua Bidang Politik dan Keamanan DPP PDIP, Puan Maharani. Mendengar ucapan tersebut, tentu masyarakat Sumbar merasa dianggap tidak Pancasila selama ini.
Berbagai organisasi masyarakat dan juga mahasiswa asal Sumatera Barat meminta klarifikasi langsung dari Puan Maharani terkait pernyataannya tersebut. Mereka menuntut permohonan maaf yang harus disampaikan langsung oleh pejabat pemerintah yang menjadi wakil rakyat saat ini. Untungnya sekarang ketegangan antara kedua belah pihak sudah memasuki tahap cooling down.
Baca Juga : UU Cipta Kerja dan Pasal-Pasalnya yang Masih Kontroversial
MenPAN-RB: ASN Mendapat Dana Pensiun Sebesar Rp 1 Miliar
Masyarakat Indonesia juga pernah dikagetkan oleh usul Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dari kabinet kementrian 2019 – 2020. Adapun usul pejabat pemerintahan yang dulunya menuai kontroversi publik adalah tentang dana pensiun ASN Rp. 1 Miliar. Tidak heran usul Tjahjo Kumolo yang saat itu menjabat sebagai MenPAN-RB dipertanyakan sejumlah pihak, baik itu di ruang legislatif maupun publik.
“Bagaimana meningkatkan dana pensiun ASN sudah kami komunikasikan kemarin dengan Menteri Keuangan. Pihak BTN sudah kami undang dan sudah clear dapat menggaji dana pensiun ASN minimal Rp 1 Miliar.” Inilah pernyataan Tjahjo Kumolo selaku MenPAN-RB kepada media beberapa waktu silam.
Mendengar pernyataan ini, tentu mengejutkan masyarakat terutama ASN yang gembira dengan kabar tersebut. Tentu muncul juga pertanyaan terkait kebenaran akan ucapan salah satu pejabat pemerintah tersebut. Namun berbeda dengan anggota legislatif yang merasa uang pensiun sebesar itu diperoleh dari dana mana.
Selang beberapa hari, klarifikasi datang dari MenPAN-RB terkait pernyataannya beberapa waktu lalu tentang dana pensiun ASN. Menurut klarifikasi Tjahjo Kumolo, pada saat diwawancarai media ia tidak pernah menyebutkan kalimat seperti itu. Bahkan menurutnya kutipan pernyataan yang dilakukan jurnalis itu salah dan melenceng dari pernyataannya.
Meskipun sudah diklarifikasi langsung oleh yang memberi pernyataan, tetap saja dana pensiun ASN Rp. 1 Miliar sudah menuai pro dan kontra di masyarakat.
Menkopolhukam: “Sampah” pada dokumen pelanggaran HAM di Papua
Sejumlah tokoh masyarakat Papua juga pernah mengajukan protes terhadap pernyataan Mahfud MD selaku Menkopolhukam 2019-2020. Sejumlah aksi proters dilakukan setelah sang Menteri mengeluarkan pernyataan terkait dokumen sampah pada pelanggaran HAM di Papua yang saat itu disampaikan pegiat HAM, Veronica Koman.
Terkait data sampah Papua yang menuai pro dan kontra di masyarakat segera diklarifikasi oleh Menkopolhukam. Tidak sedikit pula masyarakat Papua merasa isu pelanggaran HAM yang terjadi di wilayahnya diabaikan oleh pejabat pemerintah tersebut. Padahal menurut Mahfud MD, yang disebutnya sampah dalam dokumen pelanggaran HAM yang disampaikan Veronica Komang beberapa waktu lalu adalah data-datanya.
Menko PMK: Usul Orang Kaya Menikahi Orang Miskin
Perbincangan hangat terkait pernyataan Menko PMK masih berlanjut. Dimana dalam pernyataan tersebut disebutkan bahwa untuk memajukan ekonomi Indonesia, si kaya harus menikahi si miskin. Ide dari Muhadjir Effendy selaku Menko PMK cukup membuat publik terkejut karena dianggap tidak masuk akal. Karena tetap saja urusan menikah tidak dapat diatur dalam fatwa sebab sudah menjadi ranah privat setiap orang.
Itulah beberapa pernyataan pejabat pemerintah Indonesia yang mengundang polemik di masyarakat. Semoga setelah ini tidak ada lagi pernyataan-pernyataan berbau negatif dari pejabat pemerintah tersebut. Sekian.