UU Cipta Kerja dan Pasal-Pasalnya yang Masih Kontroversial 

uu cipta kerja

greenideasblog.com – Polemik Undang-undang (UU) Cipta Kerja masih saja memanas. Terlihat dari sejumlah aksi masyarakat di beberapa wilayah Indonesia yang menolak keras pengesahan undang-undang baru oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Kejadian besar ini bukan tanpa sebab, melainkan karena banyaknya kontroversi pada pasal-pasal UU Cipta Kerja yang disahkan tersebut. 

Tepat pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu, rapat paripurna yang digelar oleh DPR RI telah mencapai kesepakatan bersama untuk mengesahkan undang-undang kontroversial tersebut. Dimana memang sebelum disahkan, Regulasi UU Cipta Kerja memang telah lama disorot publik. Tidak sedikit pula publik yang menganggap posisi pekerja sangat dirugikan dalam RUU Cipta Kerja tersebut. Lalu, apa saja pasal-pasal yang masih kontroversial dalam Undang-Undang Cipta Kerja akan dijelaskan berikut. 

Pasal-pasalnya yang Masih Kontroversial dalam RUU Cipta Kerja

Pasal Mengenai Penghapusan Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK)

Kebijakan pengupahan kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan telah diubah dalam UU Cipta Kerja yang telah disahkan. Dimana tepatnya pada Pasal 88 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan terkait masalah penghapusan upah minimum kota/Kabupaten (UMK). Serikat buruh dan pekerja Indonesia menolak keras kebijakan baru tersebut karena dinilai penghasilan yang didapatkan nantinya akan lebih rendah dibanding saat ini. 

UU Cipta Kerja yang mengatur penghapusan upah minimum pekerja dengan UU ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 juga dianggap saling kontradiktif. Dimana dalam pasal yang lama sudah diatur tentang upah yang berada di bawah upah minimum tidak boleh didapatkan pekerja. Karena memang UMP yang diterapkan di berbagai daerah Indonesia saat ditelusuri masih belum sepadan dengan kebutuhan individunya. 

Pasal Mengenai Durasi Jam Lembur 

Diketahui dalam UU Cipta Kerja baru juga mengatur kembali kebijakan mengenai durasi atau jam lembur pekerja. Tentunya ketika disahkan, kebijakan baru ini cukup memicu kontroversi serikat buruh dan pekerja Indonesia. Menurut mereka jam lembur yang diatur dalam salah satu UU Cipta Kerja menjadi lebih lama. 

Berbeda dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 terkait ketenagakerjaan, dimana dikatakan bahwa 3 jam adalah waktu maksimal dalam satu hari untuk kerja lembur. Sedangkan untuk satu minggu, jumlah jam kerja lembur adalah 14 jam. Namun, pada ketentuan baru yang disahkan dalam Bab IV UU Cipta Kerja, tepatnya dalam Pasal 78, dijelaskan bahwa dalam sehari waktu kerja lembur maksimal adalah 4 jam dan dalam seminggu maksimal 18 jam. 

Baca Juga : Rekomendasi Aplikasi Pinjaman Online Terdaftar dan Diawasi OJK

Pasal Mengenai Kontrak Kerja Buruh

Yang menjadi kontroversi dalam pasal-pasal UU Cipta Kerja atau dulunya disebut Omnibus Law tidak hanya sekedar durasi lembur dan penghapusan UMK. Kebijakan terkait kontrak kerja buruh juga membuat resah masyarakat saat ini. Pekerja dibuat meradang dengan kebijakan baru yang disahkan DPR RI pada tanggal 5 Oktober 2020 lalu. 

uu cipta kerja

Dimana dalam Pasal 61 Regulasi UU Cipta Kerja baru terdapat pon tambahan terkait perjanjian kerja. Pekerja menilai sangat dirugikan dengan tambahan pasal yang mengatur tentang kewajiban pengusaha dalam memberikan kompensasi saat kontrak berakhir. Karena tidak adanya pembuatan kesepakatan dan dinilai timpang dalam relasi kuasa membuat pekerja kehilangan haknya atas kapasitas waktu atau durasi kontrak kerja. 

Pengusaha dianggap akan merugikan para pekerjanya dengan memanfaatkan pasal tambahan UU Cipta Kerja tersebut. Dimana kemungkinan terjadinya kontrak seumur hidup sangat besar berdasarkan keputusan pengusaha. 

Pasal Mengenai Pemutusan Hubungan Kerja

Publik juga menyorot pasal uu Cipta Kerja terkait pemutusan hubungan kerja yang berakhir dengan kontroversial. Dimana disebutkan dalam regulasi undang-undang tersebut potensi pengusaha sewaktu-waktu membuat kontrak seumur hidup dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasal ini dianggap rentan dan sangat merugikan pekerja yang bisa saja sewaktu-waktu di PHK oleh perusahaan tempatnya bekerja. 

Pasal Mengenai Waktu Istirahat yang Berkurang

Jam istirahat buruh dan pekerja yang dimuat dalam UU Cipta Kerja juga telah disahkan oleh DPR RI. Dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa dalam satu minggu waktu istirahat yang berhak dimiliki pekerja hanya satu hari saja. Jadi, bisa dibilang jumlah hari kerja yang dulunya diatur selama hari atau 40 jam seminggu dihapus dalam undang-undang ketenagakerjaan baru. 

Selain itu, cuti panjang dua bulan yang dapat diambil dalam waktu enam tahun di dalam regulasi undang-undang baru juga telah dihapus. Jadi, untuk setiap hal terkait dengan cuti panjang hanya akan diatur dalam perjanjian kerja yang dibuat oleh perusahaan dan pekerja yang bersangkutan. 

Kebijakan baru ini tentu memberatkan dan dianggap sangat kontradiktif dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang lebih dulu disahkan. Sebab pada undang-undang lama, segala hal terkait istirahat panjang atau cuti pekerja sudah dijelaskan secara detail. Dimana setiap pekerja di setiap wilayah Indonesia akan mendapatkan hak cuti panjang yang sama setelah bekerja 6 tahun lamanya. 

Nah, itu dia beberapa pasal yang dianggap masih kontroversial pada UU Cipta Kerja sekarang. Semoga polemik terkait pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru cepat berakhir dan menemukan titik terang. 

Scroll to Top